Bersurat Somasi Kewarganya, Kepala Desa Karangasem Demak Bertindak Seakan Lowyer

    Bersurat Somasi Kewarganya, Kepala Desa Karangasem Demak Bertindak Seakan Lowyer
    Tim Bidang Hukum PBH Lidik Krimsus RI DPD JATENG. Mendatangi Kepala Desa Karangasem Bp. H. Joko Legowo di Kediamanya

    DEMAK - Menyikapi Surat Somasi Kepala Desa Karangasem kecamatan Sayung, kabupaten Demak, Jawa Tengah. Tim bidang hukum PBH Lidik Krimsus RI DPD JATENG. Mendatangi kepala desa Karangasem Bp. H. Joko Legowo di kediamanya. Sabtu, (28/01/2022).

    Ketua DPD PBH Lidik Krimsus RI Jateng Hernanda SHW, S.H., M.A.P menyampaikan, bahwa apa yang disangkakan terhadap kliennya sangat tidak berdasar karena bukti kepemilikan tanah seluas 500 m2 yang berlokasi didepan kantor desa Karangasem sudah memiliki SHM yang SAH bahkan kepala desa Karangasem itu sendiri yang mensaksikan dan membenarkan surat peralihan hak waris dan surat akte jual beli (AJB) PPAT kabupaten Demak karena dibeli, bahkan kepala desa tersebut menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan surat Somasi yang dibuatnya untuk warganya sendiri, akan tetapi permasalahan ini terlanjur menjadi bola panas digroup whatsap masyarakat Karangasem dan sekitarnya, bahkan terkesan ada penggiringan opini menjadi penyerobotan tanah dan profokasi yang menimbulkan permasalahan Hukum serta kegaduhan warga, " jelasnya.

    Dalam permasalahan ini Dewan Pakar Lidik Krimsus Prof. Ir. Anthony S.H., LLM., P.hd menyesalkan, apa yang terjadi ditengah - tengah masyarakat desa Karangasem, profesor Anthony menuturkan, merujuk pada surat somasi kepala desa Karangasem yang hanya beralasan /dasar laporan warga, tentunya disayangkan sekali karena membuat keadaan tidak kondusif buat masyarakat di desa Karangasem yang dipimpinnya, tertulis disurat somasi agar warga menghentikan pembangunan pondasi dan agar menunjukkan bukti kepemilikan tanah, semesti kepala desa sebagai pemimpin paham dengan status kepemilikan atas tanah warganya tersebut, sehingga mampu memberikan penjelasan kepada masyarakatnya yang melaporkan dan memberi perlindungan serta kepastian hukum kepada warganya sendiri terhadap kepemilikan lahan tersebut, bukan sebalik nya. Karena jelas bangunan tersebut berdiri diatas sebidang tanah yang sah kepemilikannya dan ketika terjadi peralihan hak atas nama yang sekarang, tentunya dari pihak kepala Desa itu sendiri yang akan memberikan kesaksian / keabsahan atas perailahan hak tersebut, dan sebagai catatan' pejabat kepala Desa yang sekarang ini masih menjabat terjadinya peralihan hak waris dan akte jual beli (AJB).

    Persoalan ini jelas terlihat bermuara pada kepala Desa yang tidak pernah mau melihat /mempelajari atau membaca sporadik alas hak tanah desa warganya yang mereka pimpin, kita sebagai lembaga sosial kontrol kinerja pemerintahan dan pusat bantuan hukum sudah sepantasnya mempertanyakan kepimpinanya, agar masyarakat kita yang dalam kondisi perekonomian lagi sulit karena pandemi covid-19 ini terfokus pada pencegahan dan menjaga protokol kesehatan, jangan terganggu dengan permasalahan yang membuat masyarakat tidak kondosif. 

    Kami juga sudah mendapatkan laporan dari tim investigasi Lidik Krimsus RI tentang temuanya, diduga beberapa struktur pembangunan desa yang menyalahi aturan tanpa adanya papan proyek, diduga pengelolaan aset desa tidak transparan, juga permasalahan tanah-tanah desa lainya, ditambah adanya informasi tentang Program PTSL sejumlah 1.029 bidang, ada yang sampai sekarang belum terselesaikan bahkan menyalahi aturan pelaksanaan program PTSL tiga menteri, segera Lembaga Lidik Krimsus RI mengajukan KIP resmi, Keterbukaan Informasi Publik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

    Bila perlu kita surati ketua DPRD Demak supaya mengundang kepala Dinas terkait agar dilakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) adanya banyak temuan didesa Karangasem, patut kita duga adanya keterlibatan institusi lain terkait dalam berperan tentang praktek proyek yang tidak transparan ini, biar rekan-rekan wartawan turut hadir mendengarkan dan mengawal permasalahan ini, persiapkan juga Pelaporan terpadu Kekejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam waktu dekat ini", jelasnya.

    Jurnalis : Bendhot

    Editor : JIS Agung w 

    KaBiro : Semarang 

    DEMAK JATENG KEPALA DESA
    Agung widodo

    Agung widodo

    Artikel Sebelumnya

    Ratusan Motor Dengan Knalpot Brong (standart)...

    Artikel Berikutnya

    Dijenguk Kapolri, Begini Kesan Sinta Bocah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Syafruddin Adi

    Syafruddin Adi verified

    Postingan Bulan ini: 156

    Postingan Tahun ini: 971

    Registered: Jan 16, 2022

    Maskuri

    Maskuri

    Postingan Bulan ini: 103

    Postingan Tahun ini: 207

    Registered: Mar 9, 2022

    Purwanto

    Purwanto

    Postingan Bulan ini: 79

    Postingan Tahun ini: 239

    Registered: Mar 16, 2022

    Indra Gunawan

    Indra Gunawan verified

    Postingan Bulan ini: 78

    Postingan Tahun ini: 359

    Registered: Jul 11, 2020

    Profle

    Sopiyan hadi verified

    Kapolri Ucapkan Selamat Idul Fitri: Perkokoh Kebersamaan dan Rajut Persatuan Wujudkan Indonesia Tangguh dan Tumbuh
    Peserta Didik Sespimmen Polri Angkatan ke 62 bagi Takjil
    Forkopimda Jatim Ikuti Parade Bedug di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya
    Tol Cikampek Lengang, Jumlah Kendaraan Mengarah ke Trans Jawa Turun 6 Persen

    Follow Us

    Recommended Posts

    Pangdam IV/Diponegoro Pimpin Pengamanan Kunjungan Presiden RI di Jateng
    Petani Kelapa Sawit Indonesia Terima Kasih ke Presiden Jokowi Karena Cabut Larangan Ekspor 
    Selamatkan Hutan di Jawa, Rimbawan Perhutani Gelar Aksi Damai
    Selamatkan Hutan di Jawa, Rimbawan Perhutani Gelar Aksi Damai
    Pertama Kali Solo Traveling dengan Pesawat? Siapkan 7 Hal ini Dahulu!